MANAGEMENT OF GREEN PRAMUKA CITY APARTMENT DIRECTLY BY THE DEVELOPER WITHOUT INVOLVEMENT OF THE ASSOCIATION OF UNIT OWNERS AND RESIDENTS (PPPSRS)

Christopher Alexandro Lumban Gaol

doi:10.53806/ijcss.v6i4.1189

Authors

Christopher Alexandro Lumban Gaol Universitas Surabaya, East Java, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.53806/ijcss.v6i4.1189

Keywords:

Condominium, Joint Ownership, Governance

Abstract

This study focuses on the dynamics of condominium ownership as a form of vertical housing in urban areas of Indonesia, which involves not only the ownership of private space but also rights and obligations over common areas. The issues that arise are closely related to legal, social, and governance aspects, particularly in the utilization and management of shared facilities, which often lead to conflicts among residents. The research method employed is a qualitative approach with normative-juridical and empirical analysis. Data were obtained through literature review, regulatory analysis, and in-depth interviews with condominium residents, managers, and other relevant stakeholders. The findings indicate that there remains a gap between the legal regulations governing condominium ownership and actual practices in the field. The main obstacles lie in weak supervision, low legal awareness among residents, and overlapping authorities between managers and unit owners. The implications of this research emphasize the importance of strengthening more operational regulations, enhancing managerial capacity, and providing legal education to the community in order to create harmonious and equitable condominium governance.

References

[1] Aditya W, R. M., & Ripa’i, A. (2025). Collaborative Governance Dalam Penanganan Arus Urbanisasi Di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. institut Pemerintahan Dalam Negeri.

[2] Athallah, F. B., Sari, T. P. P., Putri, A. D. C., Priwahyuni, F. N., Purba, D. L., & Azmi, A. F. M. (2024). Hak Pemilikan Satuan Rumah Susun Di Atas Tanah Hak Guna Bangunan Melalui Perjanjian Sewa Menyewa Di Atas Tanah Hak Milik: Hak Kepemilikan Atas Satuan Rumah Susun Di Atas Tanah Hak Guna Bangunan Yang Berdiri Diatas Tanah Hak Milik Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa. Jurnal BATAVIA, 1(1), 43–52.

[3] Aulia, A. (2021). Perjanjian Jual Beli Rumah Susun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. Lex Privatum, 9(3).

[4] Carolin, V., & Kurniati, E. (2025). Tantangan Pembangunan Perkotaan Terhadap Urbanisasi, Kemacetan Di Jakarta: Analis Permasalahan Dan Solusi. Jurnal Ilmu Ekonomi, 4(1), 252–273.

[5] Febrianty, Y., & Mkn, S. H. Mh. (2023). Hukum Apartemen dan Kondominium. CV. Green Publisher Indonesia.

[6] Hadi, S., Taufiki, A., Ahmad, M. Z., & Siswanto, A. (2024). Analisis Tingkat Kemiskinan Tahun 2023 Di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember. Journal Of Indonesian Social Society (JISS), 2(1), 32–39.

[7] Hastuti, I. P., & Rifa’i, A. (2024). Masalah Perkotaan dalam Musik (Analisis Wacana pada Lirik lagu Banyak Asap di Sana karya Efek Rumah Kaaca). Jurnal Literasiologi, 11(2).

[8] Ishak, N., & Hos, J. (2025). Dinamika Kelembagaan Lokal dan Partisipasi Warga dalam Pengembangan Ekowisata Berbasis Komunitas. PAMARENDA: Public Administration and Government Journal, 5(1), 58–70.

[9] Januari, A. D., Rusdayanti, N., Kardian, S., & Shara, S. (2024). Urbanisasi Jakarta dan dampaknya terhadap sosial ekonomi dan lingkungan. Sustainable Transportation and Urban Mobility, 1(1).

[10] Kusudarmanto, B. S. K. (2024). Rekonstruksi Regulasi Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Pppk) Terhadap Kinerja Birokrasi Di Pemerintah Daerah Yang Berbasis Nilai Keadilan. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

[11] Meutia, F., & Hermawan, M. I. (2024). Rumah Susun Dan Kaitannya Dengan Kepemilikan Rumah Tinggal Oleh Orang Asing Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora, 2(3), 745–761.

[12] Nisa, F. K., & Zahra, N. (2025). Transformasi Arsitektur Tradisional ke Arsitektur Modern di Lingkungan Perkotaan. Realisasi: Ilmu Pendidikan, Seni Rupa Dan Desain, 2(1), 77–83.

[13] Puspaningsih, U. (2021). Tanggung Jawab Hukum Pengelola Apartemen Atas Penarikan Biaya Pengelolaan Yang Tidak Transparan. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 1–15.

[14] Rafif, I. T. N., & Puspitasari, C. (2024). Pendekatan Arsitektur Hijau pada Rusun dalam Meningkatkan Kualitas Hidup dan Keberlanjutan Permukiman Pekerja Sektor Informal di Cakung, Jakarta Timur. Prosiding Seminar Rekayasa Teknologi (Semrestek), 234–241.

[15] Rahman, T. A. (2024). Analisis Regulasi E-Commerce Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

[16] Safira, N., Fernando, V. B., Dewi, R. K., Hasibuan, F., & Yamani, M. (2024). Pembangunan Rumah Susun Sebagai Solusi Strategis Untuk Mengatasi Keterbatasan Lahan Di Kota Bengkulu. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882, 2(1), 607–614.

[17] Setiaprameswari, D. (2023). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pengawasan terhadap Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun. Journal Evidence Of Law, 2(3), 1–7.

[18] Sofian, F. (2022). Aspek Hukum Kepemilikan Satuan Rumah Susun Oleh Warga Negara Asing Dengan Hak Guna Bangunan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, 3(4).

[19] Suganda, R. (2022). Metode pendekatan yuridis dalam memahami sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 2859–2866.

[20] TARIGAN, J. S. (2025). Analisis Dampak Inflasi terhadap Daya Beli Masyarakat Perkotaan. Circle Archive, 1(7).

[21] Tayang, R. S., Istania, R., & Rivai, F. H. (2024). Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa di Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) I. Journal of Public Policy and Applied Administration, 101–108.

[22] Utami, T., Solihah, S., Maulana, M., Adawiah, I., & Firdaus, M. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Penerap Prinsip Legalitas Dalam Peraturan Perundang Undangan di Indonesia. Journal Customary Law, 2(3), 10.

[23] Wibowo, A. (2025). Hukum administrasi negara. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.